Apa Itu Pelanggaran HAKI dan Sanksinya?

Pelanggaran HAKI terjadi saat seseorang memakai, menyalin, menjual, atau mengeksploitasi objek kekayaan intelektual tanpa izin pemiliknya, termasuk memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Sanksinya bisa perdata maupun pidana, tergantung jenis pelanggaran dan bukti yang ada.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAKI yang Paling Umum

• Pemalsuan produk: membuat barang yang identik dengan produk asli dan menjualnya sebagai barang resmi.
• Produk KW: meniru tampilan dan merek produk asli dengan kualitas berbeda, biasanya lebih rendah.
• Penggunaan tanpa izin: memakai merek, karya, atau desain milik pihak lain tanpa lisensi atau persetujuan.
• Persamaan pada pokoknya: memakai nama atau logo yang mirip secara bunyi, tampilan, atau makna dengan merek terdaftar, meski tidak identik persis.

Sanksi Pidana Pelanggaran Merek Menurut UU No 20/2016

Ketentuan sanksi pidana untuk pelanggaran merek diatur dalam Pasal 100 hingga 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal	Perbuatan	Ancaman Sanksi
Pasal 100 ayat (1)	Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis tanpa izin	Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar
Pasal 100 ayat (2)	Menggunakan merek yang punya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis	Pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar
Pasal 102	Memperdagangkan barang/jasa hasil pelanggaran merek	Pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp200 juta

Ini Delik Aduan, Bukan Diproses Otomatis

Bagian yang sering tidak dijelaskan jelas: pelanggaran merek termasuk delik aduan, artinya proses hukum baru berjalan kalau ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan, bukan otomatis diproses aparat begitu pelanggaran ditemukan. Menurut penjelasan di Klinik Hukumonline soal delik aduan pelanggaran merek, ini artinya pemilik merek yang dirugikan punya peran aktif untuk melaporkan sendiri kasusnya, bukan sekadar menunggu tindakan dari pihak berwenang.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Tidak Cuma Soal Merek

Sejauh ini pembahasan fokus ke merek dagang, tapi pelanggaran hak kekayaan intelektual sebenarnya mencakup wilayah yang lebih luas: hak cipta, paten, desain industri, sampai rahasia dagang. Semua kategori ini diatur undang-undang tersendiri dan sama-sama bisa berujung sanksi hukum kalau dilanggar.

Data resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang 2019 hingga pertengahan 2025. Merek jadi kategori dengan kasus terbanyak, yaitu 163 perkara, disusul hak cipta 87 perkara dan paten 21 perkara.

Artinya, kalau bisnis Anda punya produk dengan desain khas, tulisan orisinal, atau inovasi teknis di luar nama merek, ada baiknya juga mengecek apakah aspek-aspek itu perlu didaftarkan sebagai hak cipta, desain industri, atau paten terpisah. Satu produk bisa punya lebih dari satu jenis perlindungan kekayaan intelektual sekaligus.

Contoh Kasus Pelanggaran Merek Dagang yang Pernah Ramai di Indonesia

Salah satu kasus hak kekayaan intelektual yang paling banyak dibahas publik adalah sengketa antara MS Glow dan PS Glow. MS Glow mendaftarkan mereknya lebih dulu pada 2016, sedangkan PS Glow baru mendaftar pada 2021 dengan nama yang dinilai punya persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah ada.

Setelah proses panjang di Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya dengan hasil yang sempat berbeda antara dua pengadilan itu, Mahkamah Agung akhirnya memutus lewat kasasi pada 30 Januari 2023 dan memenangkan MS Glow. Akibat putusan itu, merek PStore Glow dan PStore Glow Men tidak boleh dipakai lagi.

Kasus ini jadi pengingat bahwa nama yang sudah lebih dulu dikenal luas di pasar belum tentu otomatis terlindungi kalau belum didaftarkan. Pihak yang lebih dulu mengantongi sertifikat merek justru punya posisi hukum lebih kuat saat terjadi sengketa, bukan pihak yang mengklaim sudah lebih dulu populer. Ini alasan kenapa mendaftarkan merek sejak awal usaha berjalan jauh lebih aman dibanding menunda pendaftaran sampai nama besar dulu di pasar.

Cara Memastikan Bisnis Sendiri Tidak Tanpa Sadar Melanggar

Sebelum meluncurkan nama produk baru, logo, atau kemasan, langkah paling aman adalah memeriksa lebih dulu apakah ada merek terdaftar yang mirip, baik dari segi bunyi, tampilan, maupun makna. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat meniru, melainkan karena tidak melakukan pengecekan sebelum nama dipakai secara luas di pasar. Baca juga langkah hukum kalau merek dagang dibajak kompetitor jika Anda justru berada di posisi sebagai korban pelanggaran.

FAQ

Kesimpulan

Pelanggaran HAKI, terutama merek, punya sanksi yang jelas diatur dalam undang-undang, tapi prosesnya baru berjalan kalau ada pengaduan aktif dari pihak yang dirugikan. Baik sebagai pemilik merek maupun pelaku usaha yang sedang menyiapkan nama baru, langkah pencegahan lewat pengecekan sejak awal jauh lebih murah dibanding menghadapi sengketa di kemudian hari.